Yap Thiam Hien; Pembela “Haji dari Beijing”

Oleh: Bung Samdy*

Setelah peristiwa Gerakan 30 September (G30S) tahun 1965 gagal, Soeharto berhasil membubarkan “musuh besarnya”, Partai Komunis Indonesia, pada 12 Maret 1966. Para menteri Kabinet Dwikora yang dituduh terlibat G30S pun ditangkapi. Salah seorang di antaranya adalah Subandrio, wakil perdana menteri yang merangkap menteri luar negeri dan kepala badan intelijen.

Subandrio pun diadili di Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) pada Oktober 1966. Sebagai kuasa hukum, ditunjuklah salah seorang pengacara yang cukup terkenal saat itu. Namanya Yap Thiam Hien.

Yap lahir di kota paling ujung Pulau Sumatra, Kutaraja (Banda Aceh), pada 25 Mei 1913. Sempat menempuh pendidikan dasar ELS di kota kelahirannya, Yap melanjutkan studi di MULO Batavia (Jakarta), AMS Yogyakarta, dan HCKS Jakarta. Tertarik pada hukum, ia lalu memilih Sekolah Tinggi Hukum Jakarta. Yap melanglang buana ke luar negeri, tepatnya negeri Belanda, guna meneruskan pendidikan di Universitas Leiden. Di kampus almamater tokoh pergerakan seperti Ali Sastroamidjodjo, Maria Ulfah, dan Sartono, itu, ia memperoleh gelar Sarjana Hukum (Meester in de Rechten) tahun 1947.

Sepulangnya ke Tanah Air, ia menjadi advokat di kantor pengacara Mochtar Kusumaatmaja (menteri luar negeri pada zaman Orde Baru). Bersama Tan Po Goan, dkk, ia membuka kantor pengacara pada tahun 1953. Merasa mampu, Yap akhirnya membuka kantor pengacara sendiri 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1970.

Pada masa bersama Tan Po Goan inilah ia membela Subandrio. Saat itu, Subandrio boleh dikata persona non grata di kalangan anti-PKI/anti-Soekarno. Ia sampai-sampai disindir dengan julukan Haji Peking (Beijing). Yap pada dasarnya anti-PKI, namun mau menerima tanggung jawab tersebut. Mahmilub sendiri tak lebih dari sekedar rekayasa Orba. Hal ini tampak dengan vonis hukuman mati pada Subandrio meski tidak terbukti semua tuduhan yang dikenakan padanya. Hukuman tersebut dikurangi menjadi kurungan seumur hidup; hingga Soeharto, pada 1995, membebaskan salah satu menteri kesayangan Bung Karno itu.

Yap adalah salah pejuang hak asasi manusia. Ia prihatin pada orang-orang kecil yang terkena masalah hukum. Tatkala Adnan Buyung Nasution dan PK Ojong mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jakarta, ia mendukung sepenuh hati. Gubernur Jakarta saat itu, Ali Sadikin, atau dikenal dengan sapaan “Bang Ali”, juga tidak keberatan meskipun pada akhirnya Pemda DKI sering digugat LBH.

Sebagai seorang Tionghoa, Yap tidak lepas dari diskriminasi dan diperlakukan tak adil. Ia sempat dua kali ditahan. Pertama, pada tahun 1968, kasus memfitnah jaksa dan polisi melakukan pemerasan. Karena tak terbukti, Mahkamah Agung membebaskannya dari segala tuduhan. Kedua, pasca-Malari tahun 1974. Ia menginap di hotel Prodeo selama setahun dan menolak menerima konsesi yang dapat membebaskannya.

Reputasi dan perjuangan Yap didengar juga oleh bangsa luar. Vrije Universiteit Amsterdam memberi gelar “doktor kehormatan” pada tahun Oktober 1980. Sembilan tahun kemudian, tepatnya 24 April 1989, di negeri Belgia, Yap menghembuskan nafas terakhir. Namanya terus hidup hingga kini karena diabadikan dalam Yap Thiam Hien Award—sebuah penghargaan bagi mereka yang terus berjuang bagi tegaknya hak asasi manusia di bumi Indonesia. Nama Tionghoanya itu dibawa mati hingga ke liang lahat. Kepada salah seorang aktivis ’66, Albert Hasibuan, Yap pernah mengatakan alasan tidak mengganti nama sebagaimana keturunan Tionghoa lainnya. “Kegairahan mengganti nama disebabkan oportunisme kepentingan untuk keselamatan diri sendiri,” ujarnya.

Sudah sepatutnya, negeri ini tidak melihat orang berdasar keturunannya. Karena Yap telah membuktikan, ia bisa memberikan segalanya untuk Tanah Air tanpa harus menghilangkan identitas etnisnya sendiri.

Sumber: Sam Setyautama, Tokoh-tokoh Etnis Tionghoa di Indonesia (2008)/Albert Hasibuan, Memoar (2010).

*Samdysara Saragih-Mahasiswa T Fisika ITS