Siapa Kata, Pengkaderan Milik Kita?

Krishna Leo Parista-alumni arsitektur '05

Oleh: Tim Redaksi Langkah Awal

Pengkaderan bukanlah OSPEK, pengkaderan juga bukan latihan ala militer yang penuh bentakan dan hukuman. Pengkaderan seutuhnya berbicara tentang bagaimana membentuk dan mendidik seseorang dalam menghadirkan keutuhan nilai-nilai manusiawi di dalam sisi pikiran dan perbuatan. Agar si kader mampu bersikap dengan segala landasan dan prinsip-prinsip kebenaran. Tentunya pengkaderan takkan bisa dibatasi oleh waktu.

Pengkaderan merupakan masalah yang paling disorot di ITS. Ajaran baru telah datang, mereka yang lalu masih disebut dengan siswa, kini akan menjadi mahasiswa. Namun, tahukah mereka makna menjadi seorang mahasiswa? Itulah salah satu alasan adanya pengkaderan. Pengkaderan bukan perpeloncoan atau malah jadi ajang balas dendam senior kepada mahasiswa.

Polemik hadir dalam lingkaran pengkaderan. Mulai dari tujuan, peneluran konsep, hingga skorsing dan ancaman-ancaman akademis.

Masih perlukah adanya pengkaderan di kampus ini? Pada hari Rabu, tanggal 6 September 2011, tim redaksi Langkah Awal menganalisa kasus-kasus yang telah terjadi terkait pengkaderan di ITS.

Dari, oleh, dan untuk mahasiswa pada Kepmendikbud No. 155 /U/1998 hanya menjadi isapan jempol belaka, seakan-akan loyo pada sang penguasa kampus. Campur tangan “pihak lain” selain mahasiswa atas nama citra begitu “menggila”. Sehingga mahasiswanya rela mengganti nama yang sudah ada demi sebuah legalisasi. Seperti kasus yang terjadi pada Himpunan Mahasiswa Sipil pada tahun 2010 lalu. Pekan orientasi tahap awal, biasa disebut Portal (nama pengkaderan di Jurusan Sipil ITS) diganti dengan Cremona dengan alasan pencitraan. Masalah yang fundamental, bukan terletak pada pergantian namanya. Namun eksistensi kekuasaan yang berlebihan begitu merajalela, dan kita sebagai mahasiswa cuek kehilangan jati diri. Seolah-solah kita tak memiliki prinsip dan sandaran yang kuat dalam bersikap.

Di FMIPA terjadi hal yang tak jauh berbeda. MIU (Mipa in Unity), sebuah Event yang diikuti oleh mahasiswa seluruh jurusan di FMIPA dibubarkan pada hari kedua oleh Prof. Dr. Suasmoro, birokrat kampus yang menggawangi bidang kemahasiswaan saat itu, dikarenakan kegiatan tersebut berbenturan dengan agenda Dies Natalis ITS. Sekitar 400 peserta terpaksa dibubarkan dan puluhan panita limpung kebingungan.

Lagi-lagi yang berkuasa menunjukkan taringnya. Panitia sudah menjelaskan kondisi dengan segala argumentasi, tapi kedudukan tetap berkuasa. Ancaman sanksi akademis (skorsing) membuat mahasiswa hanya sanggup mengigit jari dan menggerutu. Perlawanan yang tidak tuntas.

Fakta lainnya terjadi pada pengkaderan tahun 2009; seluruh himpunan FTSP diharuskan membuat surat perjanjian dengan Pembantu Dekan (PD) III. Yang isinya menjelaskan bahwa pengkaderan hanya boleh dilakukan selama 3 hari, setelah itu tidak boleh lagi ada pengkaderan. Bagaimana bisa? sungguh sangat tak masuk akal, calon pemimpin-pemimpin bangsa hanya diberikan modal selama 3 hari untuk menghadapi kehidupan berpuluh-puluh tahun kedepan—tentunya akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang korup yang tak paham bentuk kesejahteraan sosial yang adil dan beradab. Intervensi yang sungguh keterlaluan. Ibarat kita ikut dalam arena percaturan dengan aturan kita harus kalah.

Terkait pengkaderan, masih banyak kasus-kasus yang penuh kontroversi, bahkan kejadian-kejadian beberapa waktu silam masih melekat di ingatan. Beberapa tahun lalu beberapa kawan dari T. Material mendapatkan skorsing akibat terlibat permasalahan pengkaderan. Selanjutnya permasalahan sepele atribut yang memancing pihak pengajar turun tangan, dan menggunakan jabatan untuk ikut memberikan intervensi dalam akademik, dimana mahasiswa yang ikut pengkaderan dan mengambil mata kuliahnya terancam tidak diluluskan. Mendapat ancaman yang tak karuan, mahasiswa seolah terpaksa menuruti kemauan dosennya. Hilanglah harga diri hanya karena secerca atribut.

Di T. Material, kasus skorsing seolah tak lazim lagi. Tidak hanya satu atau dua, sebanyak enam mahasiswa mendapatkan surat peringatan—lebih sering disebut SP—dari pihak birokrasi dan berujung 2 mahasiswa diskorsing.

Pada tahun 2008 pihak birokrasi kembali ujuk gigi dalam campur tangannya di kegiatan kemahasiswaan. Selain masalah skorsing dan sanksi akademik, intervensi berupa pembedaan perlakuan juga pernah dilakukan. Lagi-lagi terjadi pada jurusan T. Sipil. Portal memiliki peraturan; Maba tidak diperbolehkan memarkir kendaraan di parkiran T. Sipil. Akan tetapi salah satu dari maba T. Sipil 2008 berstatus anak kandung walikota, maka pihak birokrasi mengeluarkan kebijakan agar si maba dapat memakirkan mobil pribadinya di parkiran T. Sipil.

Perbedaan perlakuan pada 2008 bukanlah kasus pertama yang terjadi, T. Elektro pada tahun 2006 juga mengalami pembedaan perlakuan dari birokrasi kepada salah satu maba yang merupakan anak kandung dari Rektor M. Nuh, hal ini seakan-akan menjadi sebuah kesempatan untuk birokrasi “mengasah” kekuasaannya.

Kembali pada 2008, birokrasi campur tangan dalam kegiatan Hari Biru ITS yang merupakan event pengkaderan tingkat Institut. Kegiatan ini dibubarkan dengan turunnya SK rektor. Event yang semula bernama Integralistik Workshop (IW) ini juga berganti nama hanya karena mencari celah dan legalitas dari birokrasi, seakan-akan birokrasi sangat membutuhkan pengakuan. Kecurigaan juga muncul; pelaksanaan pengkaderan di FTSP seolah diarahkan ke bidang pengabdian masyarakat seperti baksos yang tanpa risiko citra. Intervensi pun digencarkan, seolah ada sebuah tendensi serius disana!

Terlalu banyak dan terlalu jauh penyimpangan pada azas dari, oleh dan untuk mahasiswa. Birokrasi seringkali mendikte kegiatan kemahasiswaan dan dianggap sah oleh mahasiswa itu sendiri. “Mungkin“ mahasiswa sudah tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, lagipula konsep pengkaderan yang matang tak pernah diketemukan karena kecaman-kecaman datang begitu gencar. Bahkan pada pelaksanaan IW tahun 2006, terjadi “baku-hantam” antar jurusan akibat arogansi yang berlebihan.

Pengkaderan di kampus ini memang tidak bisa dipisahkan dari kontroversi. Pengkaderan yang seharusnya menjadi cara untuk meregenerasi, hanya terlihat sebagai kegiatan tahunan yang formalitas. Konsep turunan seringkali dijadikan dalih oleh pihak birokrasi untuk turut mewarnai pengkaderan. Seperti tindakan penghapusan pengkaderan di jurusan T. Lingkungan. Begitu pula SK rektor tentang pembatasan waktu kegiatan pengkaderan mulai 2003 sampai 2006. Begitu ketatnya peraturan membuat mahasiswa mencoba mencari celah untuk melaksanakan pengkaderan. Namun lagi-lagi hal ini pun gagal. Seperti kasus di T. Geomatika pada tahun 2007. Pelaksanaan kegiatan di luar batas waktu yang ditentukan birokrasi membuat birokrasi harus mengeluarkan “kartu kuning” alias SP pada kahima. Ya, abu-abu mungkin manjadi warna yang tepat bagi pengkaderan. Suatu saat nanti, ketika kita sadar kita akan bertanya; pengkaderan ini milik siapa sesungguhnya?

Salah satu kasus yang cukup hangat diperbincangkan adalah kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (versi birokrasi) yang terjadi pada jurusan Planologi. Pada tahun 2006 pihak wartawan mengambil gambar seorang mahasiswa baru jurusan Planologi yang “hendak memakan daun” (dalam bahasa fotograf). Wartawan tersebut tanpa pikir panjang merilis berita ini di media massa. Hal ini berujung pada pemberhentian sementara pengkaderan dan camp hampir tak jadi dilaksana.

Dalam seni pengkaderan, setiap elemen yang bertanggungjawab adalah objek. Baik mahasiswa, mahasiswa baru maupun birokrasi. Semua sikap yang diambil akan berpengaruh pada tujuan akhir dari pengkaderan. Bagaimana mungkin mengajarkan kebenaran jika dalam prosesnya yang terjadi hanya kebohongan, bagaimana mungkin mengajarkan keberanian jika dalam prosesnya berlangsung dalam ketertindasan. Mental-mental yang tercipta seperti itulah yang akan memimpin bangsa ini kelak. Sesungguhnya, kita sebagai mahasiswa harus mampu mengatakan benar jika benar, mengatakan tidak pada kebodohan dan keragu-raguan.

Pengkaderan adalah proses pembentukan karakter dan regenerasi. Dan regenerasi tanpa visi yang jelas hanya akan menjadi proses yang sia-sia. Pasal-pasal DIKTI masih menjadi perdebatan dan HAM menjadi selimut pembenaran. Entah siapa yang benar? Jika pengkaderan pada tahun 2011 juga tak berubah dari tahun-tahun sebelumnya, maka kita harus menyikapinya.

“Sudahlah, jangan berpura-pura lagi. Kalau memang hanya seni-seni bercinta yang kau miliki, jangan pula kau ajarkan kapada orang, seni-seni kepemimpinan.” (Tim Langkah  Awal)